 |
| Gedung BPKB Polres Mojokerto Kota |
www.jnonews.com
MOJOKERTO KOTA – Proyek pembangunan Gedung BPKB Polres Mojokerto Kota, Polda Jawa Timur, dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp17.984.185.000, kini menjadi sorotan. Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan yang telah memasuki tahap akhir finishing tersebut diduga belum menunjukkan perhatian maksimal terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius. Dengan nilai anggaran hampir Rp18 miliar, apakah penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan proyek sudah benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya?
 |
| Pagu proyek |
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki sejumlah rincian sebagai berikut:
Nama pekerjaan: Pembangunan Gedung BPKB Polres Mojokerto Kota, Polda Jawa Timur.
Lokasi: Kota Mojokerto.
Nomor kontrak: SP/18/VI/2026.
Tanggal kontrak: 22 Juni 2026.
Nomor SPMK: SPMK/6/VI/2026.
Nilai kontrak: Rp17.984.185.000.
Waktu pelaksanaan: 180 hari kalender.
Kontraktor pelaksana: PT Wiratama Graha Raharja.
Konsultan pengawas: PT Ephitu Logica Sembada.
Tahun anggaran: 2026.
Besarnya nilai kontrak tersebut tentu harus sejalan dengan kualitas pekerjaan, transparansi pelaksanaan, serta penerapan standar keselamatan bagi seluruh pekerja di lapangan.
*Klarifikasi Pengawas Justru Mengundang Tanda Tanya.*
Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi langsung di mes pekerja, salah satu pengawas pelaksana bernama Aldo memberikan tanggapan singkat dengan logat khas Timur.
"Di luar aja kalau mau berbicara. Kalau lebih jelas, langsung ke Polres Kota bagian Logistik," ujarnya.
Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Aldo langsung berlalu meninggalkan awak media tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan K3 maupun pengawasan pekerjaan di lokasi.
Upaya konfirmasi tidak berhenti di situ. Awak media juga mencoba menghubungi Edo, yang disebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada respons maupun jawaban yang diberikan.
Sikap tersebut tentu menambah tanda tanya publik. Mengingat proyek ini menggunakan anggaran dalam jumlah besar, penjelasan mengenai standar keselamatan kerja, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab pelaksana menjadi hal yang patut disampaikan secara terbuka.
*K3 Bukan Formalitas, Ada Dasar Hukumnya!*
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan sekadar pelengkap administrasi proyek. Ada sejumlah regulasi yang menjadi landasan kewajiban perlindungan keselamatan pekerja, antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban keselamatan di tempat kerja serta perlindungan tenaga kerja dari potensi bahaya.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sebagai pedoman penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
3.Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang mengatur penerapan keselamatan konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Dalam pelaksanaan konstruksi, aspek K3 harus diperhatikan sejak awal hingga pekerjaan selesai. Mulai dari penggunaan alat pelindung diri (APD), pengamanan area kerja, identifikasi potensi bahaya, hingga pengawasan keselamatan pekerja.
*Anggaran Besar, Pengawasan Jangan Sampai Dipertanyakan.*
Proyek yang kini disebut telah memasuki tahap akhir finishing seharusnya menjadi momentum bagi pihak kontraktor dan konsultan pengawas untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan.
Publik berhak mengetahui bagaimana penggunaan anggaran Rp17,9 miliar tersebut dipertanggungjawabkan, termasuk bagaimana PT Wiratama Graha Raharja menjalankan kewajibannya sebagai kontraktor dan bagaimana PT Ephitu Logica Sembada melaksanakan fungsi pengawasan.
Pertanyaan mendasarnya: apakah penerapan K3 sudah berjalan sesuai ketentuan, dan apakah pengawasan di lapangan telah dilakukan secara maksimal?
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang klarifikasi bagi pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun pihak Polres Mojokerto Kota melalui bagian terkait untuk memberikan penjelasan secara utuh dan berimbang.
Kini publik menunggu keterbukaan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jika seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka tentu menjadi cara terbaik untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Jurnalis Tim Red
