JNO NEWS
Lebih dari 1 Juta Buruh Siap Turun ke Jalan di May Day 2025, Presiden Prabowo Dijadwalkan
Hadir Langsung di Monas
Jakarta, JNO News – Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 diprediksi menjadi salah satu peringatan terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan lebih dari 1,2 juta buruh diperkirakan akan mengikuti aksi dan perayaan di seluruh penjuru negeri. Sorotan utama tertuju pada Lapangan Monas, Jakarta, di mana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir langsung bersama 200 ribu buruh dari Jabodetabek.
Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah. Jika benar hadir, maka Ia tercatat sebagai presiden kedua setelah Presiden Soekarno yang menghadiri perayaan May Day secara langsung. Jika dahulu Bung Karno menyapa buruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kini giliran Prabowo menyatu dengan massa buruh di jantung ibu kota.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi pengakuan atas peran vital kaum buruh dalam membangun negeri,” kata Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Awalnya, perayaan May Day dijadwalkan di GBK. Namun karena adanya laga penting Pra Piala Dunia antara Indonesia dan Tiongkok, lokasi dialihkan ke Monas untuk menjaga kondisi stadion. Serikat buruh menyambut positif keputusan ini, bahkan turut mendukung perjuangan tim nasional.
Di luar Jakarta, 30 provinsi akan menggelar peringatan serupa, dengan berbagai bentuk aksi: dari panggung orasi hingga unjuk rasa damai. Meski 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional, bagi buruh, hari ini adalah hari perjuangan, bukan sekadar rehat.
May Day tahun ini diwarnai dengan enam tuntutan nasional yang disuarakan serempak:
1. Hapus sistem outsourcing
2. Bentuk Satgas Pencegahan PHK
3. Wujudkan sistem upah yang layak
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan pro-buruh
5. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
6. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi
Said Iqbal menegaskan, kehadiran Prabowo membawa harapan besar. “Kami ingin Presiden Prabowo mencatat sejarah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini pernah ia sampaikan, dan kini saatnya diwujudkan,” ujarnya.
Langkah awal Prabowo dengan menaikkan upah minimum sebesar 6,5% tahun ini diapresiasi. Namun, buruh mendesak adanya formula upah yang lebih adil dan menjamin daya beli. RUU Ketenagakerjaan yang baru juga harus menjauhi semangat Omnibus Law yang dinilai mencederai hak buruh.
KSPI mendorong agar RUU ini disusun dengan pendekatan partisipatif, berbasis pada UU Nomor 13 Tahun 2003, bagian positif dari UU Cipta Kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki 21 norma hukum penting.
RUU Perlindungan PRT disebut sebagai bentuk konkret keadilan sosial. Said Iqbal menyindir, “Kalau namanya perlindungan, ya mari lindungi. Jangan sekadar debat.”
Begitu juga dengan RUU Perampasan Aset. “Koruptor harus tidak hanya masuk penjara, tapi juga kehilangan hasil kejahatannya. Waktunya pembuktian terbalik diberlakukan,” tegas Iqbal.
Perayaan May Day tahun ini bukan hanya pesta akbar kaum buruh, tapi juga panggung harapan. Harapan bahwa kehadiran Presiden Prabowo bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi tonggak perubahan nyata: ke arah kebijakan yang lebih adil, kerja yang lebih manusiawi, dan masa depan buruh Indonesia yang lebih cerah.
(DFR - JNO News) (WD)
