 |
| www.jnonews.com |
Surabaya - Audiensi Aliansi Madura Indonesia (AMI) di DPRD Kota Surabaya berubah menjadi sorotan serius terhadap tata kelola dana res. Dalam forum resmi tersebut, Sekretaris DPRD (Sekwan) dinilai tidak mampu menjelaskan secara jelas mekanisme dan dasar aturan pengelolaan reses.
Padahal, Sekretariat DPRD merupakan pintu utama pencairan, verifikasi, dan pertanggungjawaban dana reses yang bersumber dari APBD.
Situasi itu terjadi di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bachtiyar Rifai. Bagi AMI, ketidaksiapan tersebut bukanlah persoalan sepele, melainkan indikasi lemahnya pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran publik.
“Jika pejabat administrasi tidak memahami aturan dasar, maka publik berhak untuk memahami bagaimana uang rakyat dikelola,” tegas Baihaki Akbar selaku ketua umum AMI.
AMI menilai kondisi ini berpotensi membuka ruang pelanggaran administrasi hingga penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, organisasi tersebut menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran dana reses ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut.
“Ini bukan sekedar kritik. Jika ditemukan unsur pelanggaran, kami akan melakukan pelanggaran jalur hukum agar ada penegakan yang jelas,” tegas AMI.
AMI juga mendesak pimpinan DPRD, termasuk Wakil Ketua Bachtiyar Rifai, memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait mekanisme pengawasan dana reses dan tanggung jawab Sekretariat DPRD.
