Kades Bukan Raja! Uang Desa Bukan Warisan! Transparansi Desa Kedungsari Dipertanyakan, Publik Jangan Diam!”



“Kades Bukan Raja! Uang Desa Bukan Warisan! Transparansi Desa Kedungsari Dipertanyakan, Publik Jangan Diam!”

JNO Mojokerto | Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, kini tengah diguncang kekecewaan publik. Hingga memasuki semester kedua tahun ini, 7 program kerja desa yang sudah direncanakan sejak awal tahun masih mandek tanpa kejelasan. Warga mulai bertanya: Ke mana larinya dana desa yang sudah digelontorkan?

Berikut 7 proyek desa yang hingga kini belum tampak wujudnya:

1.Rehab Posyandu

2.Perbaikan Jalan Beton Sidoringin

3.Pembangunan TPT

4.Pengerasan Jalan Masjid BTS

5.TPA

6.Penyaluran BLT 3 bulan

7.Insentif untuk Guru TPQ

Berdasarkan penelusuran tim JNO NEWS, dari 7 program tersebut yang baru proses guru TPQ , dan balai dusun kemiri sudah ada matrial pasir 1 rit dan sirtu 1 rit

Kepala desa Hermawan? Entah di mana. Klarifikasi media JNO NEWS di kantor desa tak ada. Kontak via WA pun nihil respons. Sikap cuek ini tak pantas dipertontonkan oleh pemimpin publik yang seharusnya jadi contoh, bukan malah menghilang bagai hantu anggaran.

Kami Serukan: Jangan Biarkan Ini Terjadi!

Kami mengajak semua lembaga pengawas — Inspektorat, DPMD, APH, kejaksaan, hingga Ombudsman — untuk bertindak cepat dan tegas:

Lakukan audit  dan investigasi menyeluruh

Minta pihak desa buka laporan realisasi anggaran secara terbuka

Tegaskan bahwa dana desa bukan celengan pribadi


Potensi Pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik

Jika benar laporan dan rincian penggunaan dana desa ditutup-tutupi, maka ini berpotensi melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 11 dan 13 menegaskan: setiap badan publik WAJIB menyampaikan informasi secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.

Jika sikap bungkam ini dibiarkan, maka:

Good governance tinggal slogan

Transparansi jadi mitos

Dana publik bisa diselewengkan dalam senyap

Desa Bukan Kerajaan, Dana Desa Bukan Harta Warisan

Kepala desa dan perangkatnya harus sadar: mereka dipilih untuk melayani, bukan menguasai! Uang rakyat harus dibuka, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan — bukan ditutup-tutupi.

Kami minta : segera buka ruang klarifikasi, tampil dan bicara ke publik! Jangan biarkan kepercayaan masyarakat hancur hanya karena ketertutupan dan arogansi.

Rakyat bayar pajak, rakyat berhak tahu!

Hr JNO NEWS Mengabarkan  | Suara Kritis, Bukan Basa-Basi

Lebih baru Lebih lama