Www.jnonews.com | Mojokerto, Balai desa Kedungsari kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto, Rapat kader hari ini berubah menjadi ledakan mengecewakan massal . Bukan sekedar protes, tapi mengungkapkan hak rakyat yang selama ini diabaikan. Selama 9 bulan penuh, April hingga Desember , insentif kader tak disentuh, tak cair, tak bertanggung jawab . Para kader menegaskan:
“Bulan ini cair. Tidak ada alasan. Tidak ada lagi janji.”
Bukan hanya itu— PMT balita dan lansia yang menjadi hak dasar warga justru terhenti 6 bulan , dari Juni hingga Desember. Warga dusun sudah menagih, kader sudah mencatat, administrasi sudah berjalan… tapi anggaran seolah menguap entah ke mana .
Ketika dimintai penjelasan, jawaban dari pemerintah desa justru membuat api semakin membesar:
Kader yang tidak peka? “Divakumkan.Dana terblokir.”
Divakumkan oleh siapa? Atas perintah siapa? Kenapa tanpa musyawarah masyarakat?
PMT? “Akan ditanggung dulu pakai uang pribadi.”
Sejak kapan program negara untuk rakyat harus ditembak pakai uang pribadi kepala desa? Di mana anggarannya? Di mana transparansinya?
Keadaan ini sangat tidak masuk akal . Jika dana benar-benar diblokir, masyarakat akan bertanya:
Siapa yang memblokir?
Kenapa bisa diblokir?
Dana ini ditaruh di mana?
Siapa yang bermain di balik anggaran diamnya?
Karena jelas satu hal:
Hak rakyat tidak hilang dengan alasan sepihak. Hak tidak bisa divakumkan. Hak tidak bisa ditahan tanpa tanggung jawab.
Dan jika dana benar-benar mengendap tanpa kegelapan, maka yang dirugikan bukan hanya kader— tapi balita, lansia, dan masyarakat yang seharusnya dilindungi.
Hari ini para kader bersuara keras:
Kami tidak butuh janji. Kami butuh pencairan.
Kami tidak butuh alasan. Kami butuh pertanggungjawaban.
Kalau ada yang merugikan masyarakat, kami lawan.
Pertanyaannya sekarang:
Berani atau tidak Pemdes mempertanggungjawabkan ini secara terbuka?
Masyarakat menunggu. Dan rakyat tidak akan diam.(Red jno news jh)
