Www.jnonews.com Bojonegoro | Peristiwa rusaknya Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro akibat angin puting beliung menjadi pengingat serius akan pentingnya kesiapan infrastruktur masyarakat menghadapi cuaca ekstrem. Meski sempat mengalami kerusakan pada bagian atap dan plafon ruang paripurna, pihak DPRD memastikan kondisi gedung kini telah kembali normal dan aman digunakan.
Cuaca ekstrem yang melanda Bojonegoro disertai hujan deras menyebabkan sejumlah genteng bergeser akibat terpaan angin kencang. Celah pada atap tersebut membuat air hujan masuk dan merembes ke plafon hingga menyebabkan sebagian plafon ruang paripurna ambrol. Beruntung, kejadian itu berlangsung di luar jam aktivitas kedewanan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan kerusakan tersebut murni faktor alam dan telah ditangani secara cepat dan menyeluruh.
“Kami pastikan kondisi gedung DPRD saat ini sudah dibenahi dan kembali seperti semula. Kerusakan yang terjadi adalah dampak langsung angin puting beliung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pergeseran genteng menjadi pemicu utama masuknya air hujan ke dalam bangunan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, DPRD bersama sekretariat dan dinas teknis segera melakukan perbaikan, mulai dari pembenahan atap, pengeringan area yang terdampak, hingga penggantian plafon yang rusak.
Begitu kejadiannya, langsung kami tangani.Sekarang seluruh ruangan aman dan dapat difungsikan kembali, tegas Abdullah Umar.
Meski sempat terjadi gangguan fisik pada bangunan, ia memastikan agenda rapat dan pelayanan DPRD kepada masyarakat tetap berjalan dengan penyesuaian lokasi sementara. Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh berhenti meskipun terjadi kondisi darurat.
“DPRD Kinerja tetap berjalan. Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama,” katanya.
Peristiwa ini sekaligus menjadi bahan evaluasi penting bagi pengelola gedung negara agar lebih serius melakukan perawatan rutin dan mitigasi risiko bencana. DPRD Bojonegoro menyatakan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem ke depan, khususnya pada kondisi atap dan struktur bangunan vital.
Di sisi lain, kejadian ini juga menjadi momentum refleksi bagi DPRD di daerah lain, termasuk DPRD Kabupaten Mojokerto , agar informasi lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan kepada publik terkait kondisi aset negara, anggaran perawatan gedung, serta proses perbaikannya . Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Selain itu, DPRD di seluruh daerah diimbau untuk menghindari praktik pemborosan anggaran , khususnya dalam belanja pemeliharaan gedung dan proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik. Setiap rupiah dari uang rakyat harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pun diharapkan terus berperan aktif mengawasi kinerja lembaga legislatif, demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.( Red jno news BA)
