 |
| Media Hari Grup management mengajak ayo bersatulah insan pers Indonesia |
Mojokerto |Ada persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar perselisihan antara media yang memiliki kerja sama dengan pemerintah dan media yang berdiri secara mandiri.
Persoalannya adalah ketika fungsi jurnalistik diduga mengalami pergeseran. Media yang semestinya menjadi penyambung suara masyarakat, pengawas kebijakan publik, dan kontrol sosial justru berpotensi berubah menjadi pelindung kepentingan kelompok tertentu.
Apakah media didirikan untuk mengawal kepentingan rakyat atau justru menjadi beking kepentingan oligarki?
Pertanyaan ini harus dijawab secara jujur oleh seluruh insan pers.
Ketika sebuah media memperoleh kerja sama publikasi dari dinas, sekolah, atau lembaga pemerintah, hubungan tersebut seharusnya tetap berada dalam koridor profesional. Bukan menjadi hubungan yang membuat redaksi kehilangan keberanian untuk mengkritik.
Jangan sampai anggaran kerja sama publikasi berubah menjadi alat untuk membeli loyalitas pemberitaan. Jangan sampai fasilitas dan keuntungan kemitraan membuat sebagian media merasa memiliki kewajiban membela setiap kebijakan instansi, sekalipun terdapat persoalan yang layak dipertanyakan masyarakat.
Lebih berbahaya lagi apabila media yang kritis justru diserang, dikucilkan, atau diposisikan sebagai musuh karena berani mengungkap dugaan penyimpangan.
Jika praktik semacam itu benar terjadi, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar persaingan bisnis media, melainkan kemerdekaan pers itu sendiri.
MEDIA BUKAN HUMAS KEKUASAAN, BUKAN TAMENG PEJABAT, DAN BUKAN BEKING OLIGARKI.
Media boleh bermitra, tetapi tidak boleh kehilangan independensi. Media boleh mendapatkan keuntungan usaha, tetapi tidak boleh menjual fungsi kontrol sosial. Media boleh menjalin komunikasi dengan pejabat, tetapi tidak boleh menjadikan kedekatan sebagai alasan untuk menutup mata terhadap persoalan publik.
Sebab, ketika media lebih takut kehilangan kontrak daripada kehilangan kepercayaan masyarakat, di situlah profesionalitas jurnalistik patut dipertanyakan.
Rakyat tidak membutuhkan media yang hanya pandai memuji. Rakyat membutuhkan media yang berani menyampaikan fakta, menguji kebijakan, meminta klarifikasi, dan mengawal pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Jangan sampai pers berubah menjadi panggung pencitraan, sementara persoalan masyarakat dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.
Jangan sampai pena yang seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat justru berubah menjadi perisai bagi kepentingan oligarki.(HR)
