YAPERMA TANTANG BUKTIKAN KONTRIBUSI PAD, JOTANGAN CENTER TUJUH TAHUN DIDUGA KEHILANGAN FUNGSI! DISPERINDAG KLAIM BEROPERASI

 
Jno news
YAPERMA TANTANG BUKTIKAN KONTRIBUSI PAD, 


www.jnonews.com

MOJOKERTO – Gedung dibangun menggunakan uang rakyat hampir Rp5 miliar, tetapi setelah bertahun-tahun justru menuai tanda tanya besar. Pusat Oleh-Oleh Jotangan atau Jotangan Center di Kabupaten Mojokerto kini menjadi sorotan. Bukan semata karena kondisi bangunannya, melainkan karena adanya perbedaan mencolok antara klaim pemerintah dan hasil pemantauan lapangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto menyatakan Jotangan Center telah berfungsi, dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap mendapatkan pemeliharaan.

Namun, klaim tersebut justru memantik kritik keras dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) YAPERMA.

Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan lapangan yang disampaikan YAPERMA bersama Media Pena Rakyat News, aktivitas perdagangan yang seharusnya menjadi ruh utama keberadaan Jotangan Center dinilai tidak terlihat sebagaimana tujuan awal pembangunannya. Kondisi bangunan juga disebut memprihatinkan dan terindikasi tidak terkelola secara optimal.

Ironisnya, di sekitar kawasan justru terlihat sejumlah warung kopi atau bedak usaha baru di luar area inti Jotangan Center. Situasi ini memunculkan pertanyaan: mengapa fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah belum menunjukkan geliat ekonomi sebagaimana yang diharapkan?

RP4,88 MILIAR BUKAN UANG KECIL, MANA HASILNYA?

Berdasarkan dokumen yang dimiliki LPK YAPERMA, pembangunan Jotangan Center tercatat menghabiskan anggaran sebesar Rp4.884.349.754, yang dialokasikan selama tiga tahun anggaran, yakni 2017, 2018, dan 2019.

Angka tersebut bukan jumlah kecil. Publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana manfaat pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat.

Jika fasilitas tersebut memang berfungsi, berapa kios yang aktif? Berapa pedagang yang berjualan secara rutin? Berapa omzet aktivitas perdagangan? Berapa kontribusi retribusi atau penerimaan resmi yang masuk ke kas daerah setiap tahun?

Siapa pengelola yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaannya?

Pertanyaan itu bukan bentuk serangan terhadap pemerintah daerah. Justru merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.

Jangan sampai bangunan berdiri megah dalam dokumen pembangunan, tetapi manfaat ekonominya tidak terlihat secara nyata di lapangan.

DISPERINDAG KLAIM BERFUNGSI, YAPERMA MINTA BUKTI!

Melalui surat Nomor 500.2/4188/416-119/2026 tertanggal 17 November 2026, Disperindag Kabupaten Mojokerto menyampaikan penjelasan mengenai pemanfaatan Jotangan Center.

Akan tetapi, jawaban tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan YAPERMA.

Terlebih, dalam surat yang sama, Disperindag mengakui bahwa pemeliharaan rutin masih perlu ditingkatkan dan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran.

Pengakuan ini justru menimbulkan pertanyaan lanjutan. Bagaimana perencanaan pemeliharaan aset bernilai hampir Rp5 miliar tersebut? Mengapa keberlanjutan fungsi bangunan belum menjadi prioritas yang memadai?

Sebab, membangun fasilitas publik bukan hanya soal menghabiskan anggaran dan menyelesaikan pekerjaan fisik. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan aset tersebut dikelola, dirawat, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

BUPATI MOJOKERTO JANGAN HANYA PUAS DENGAN LAPORAN DINAS!

Sorotan juga diarahkan kepada Bupati Mojokerto. YAPERMA mengaku kecewa karena surat yang ditujukan kepada kepala daerah tersebut justru memperoleh jawaban melalui Disperindag.

Padahal, persoalan ini membutuhkan evaluasi langsung, bukan sekadar pertukaran surat administratif.

Bupati Mojokerto harus memastikan apakah laporan pemanfaatan Jotangan Center benar-benar sesuai dengan kondisi faktual. Jangan sampai pemerintah hanya menerima laporan bahwa aset daerah berfungsi, tanpa memastikan bagaimana kenyataannya di lapangan.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto juga perlu turun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga kontribusi aset tersebut terhadap pendapatan daerah.

YAPERMA SIAP LAYANGKAN PERINGATAN HUKUM

Atas jawaban Disperindag tersebut, LPK YAPERMA menyatakan akan melayangkan peringatan hukum kepada Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto.

YAPERMA meminta keterbukaan data dan dokumen terkait:

1. Jumlah kios dan pedagang yang benar-benar aktif.
2. Data aktivitas perdagangan dan pemanfaatan bangunan.
3. Rincian kontribusi PAD atau retribusi setiap tahun.
4. Dokumen pengelolaan dan penanggung jawab operasional.
5. Anggaran serta realisasi pemeliharaan bangunan.
6. Evaluasi manfaat pembangunan sejak 2017 hingga 2026.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti sah, YAPERMA menyatakan akan mempertimbangkan pengaduan kepada instansi pengawasan dan aparat penegak hukum yang berwenang.

JANGAN SAMPAI GEDUNGNYA HIDUP DI ATAS KERTAS, TETAPI MATI DALAM KENYATAAN!

Kasus Jotangan Center semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebab, persoalan ini bukan sekadar bangunan yang kurang terawat, melainkan menyangkut efektivitas belanja daerah, tanggung jawab pengelolaan aset, transparansi penerimaan PAD, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Hampir Rp4,9 miliar telah digelontorkan melalui APBD selama tiga tahun anggaran. Maka, publik pantas mendapatkan jawaban yang terukur dan dapat diverifikasi.

Jika Disperindag menyatakan Jotangan Center berfungsi, tunjukkan jumlah pedagang aktif, data transaksi, penerimaan PAD, serta bukti pengelolaannya. Jangan hanya meminta masyarakat percaya pada sebuah pernyataan.

Pemerintah daerah harus memahami bahwa uang pembangunan berasal dari uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak bertanya, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban.

JNO News memandang persoalan ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai Jotangan Center menjadi potret pembangunan yang hanya berhasil pada tahap menghabiskan anggaran, tetapi gagal membuktikan manfaatnya.

Hampir Rp5 miliar bukan angka yang bisa dianggap sepele. Siapa yang bertanggung jawab memastikan Jotangan Center benar-benar hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat Mojokerto?

JNO News akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Disperindag maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto demi pemberitaan yang berimbang dan kepentingan publik.(Sumber pena rakyat)

JNO NEWS 
Lebih baru Lebih lama