JNO Surabaya | 25 Juli 2025 |
Dengan membawa semangat perlawanan terhadap krisis lingkungan yang kian genting, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIBI) Jawa Timur melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/7). Pertemuan yang berlangsung di ruang auditorium DLH ini tak sekadar basa-basi, melainkan menjadi ajang ‘menggedor pintu’ pemerintah untuk bergerak lebih konkret dalam menyikapi persoalan lingkungan.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPW AMPHIBI Jatim, Sansul Hadi, S.O, rombongan disambut oleh Plt. Kepala DLH Provinsi Jatim, Dr. Nurkholis, S.Sos., M.Si., M.Han., CIPA, CIHCM, beserta seluruh kepala bidang dan jajaran penting lainnya.
Dalam pemaparannya, Sansul Hadi menyampaikan nada tegas namun solutif. Ia menyoroti dua “bom waktu” lingkungan yang selama ini seolah dibiarkan meradang: sampah dan limbah B3. Dua isu yang menurutnya tak cukup hanya diobrolkan, tetapi harus segera dieksekusi dengan langkah kolaboratif yang nyata.
“Kami datang bukan untuk basa-basi atau sekadar seremonial. Kami hadir membawa keresahan rakyat dan menawarkan solusi. Jika DLH betul-betul serius, mari kita bentuk aliansi kerja nyata!” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Dr. Nurkholis, yang menyatakan apresiasinya atas keberanian dan kepedulian AMPHIBI. Ia membuka ruang sinergi, namun dengan catatan bahwa setiap kritik harus diiringi dengan solusi.
“DLH terbuka terhadap mitra strategis seperti AMPHIBI, tapi mari kita bicarakan program konkret, bukan hanya keluhan,” ujarnya menantang balik.
Dalam sesi lanjutan, seluruh kepala bidang DLH membeberkan tugas dan tantangan mereka, mulai dari pengelolaan limbah industri, persoalan TPA, hingga penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal. Forum ini menjadi ajang transparansi dan sekaligus pembuktian, apakah DLH hanya jago di atas kertas atau siap berkolaborasi di lapangan.
Sebelum audiensi berakhir, Ketua AMPHIBI Jatim menegaskan kembali bahwa pihaknya siap menjadi “mata dan telinga rakyat” dalam memantau kinerja DLH. Ia menyatakan bahwa kerja sama bukan berarti menjadi “yes man”, tapi menjadi mitra kritis yang mampu memberikan masukan tajam dan solusi konkret.
Hadir pula dalam audiensi tersebut, Staf Ahli Hukum AMPHIBI dan Kepala Divisi Riset AMPHIBI Jatim, yang siap mendukung upaya penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan.
Audiensi ini bukan hanya menjadi catatan seremonial, tetapi sinyal keras bahwa masyarakat kini tidak mau diam melihat lingkungan rusak tanpa pertanggungjawaban. AMPHIBI Jatim hadir sebagai penggiat, sekaligus penawar solusi. (Red Imam Amphibi Mojokerto)
