JNO Mojokerto | Astoria Convention Hall, Selasa (22/7/2025) jadi saksi sejarah: ratusan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto resmi dikukuhkan sebagai Pengurus dan Anggota Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI). Tapi publik bertanya: Benarkah organisasi ini akan menjadi wadah perjuangan desa atau sekadar pelengkap agenda kekuasaan daerah?
Dengan mengusung tema berani, “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”, acara pengukuhan dihadiri tokoh-tokoh penting: Wakil Bupati Mojokerto M. Rizal Octavian, Kepala DPMD, Kepala Kesbangpol, Ketua Umum DPP PKDI Pusat Sujiono, Sekjen DPP, Ketua DPD PKDI Jawa Timur, hingga para ketua DPC se-Mojokerto. Kekuatan simbolik ini menjadi sinyal besar: kepala desa siap bersatu dalam barisan!
Ketua PKDI Kabupaten Mojokerto, Sunardi, S.H., menegaskan organisasi ini bukan partai politik, tapi gerakan kepala desa murni untuk mendorong pembangunan desa dan memperkuat posisi desa di mata pemerintah kabupaten. Bahkan Sunardi berharap Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto bersedia menjadi Pembina PKDI Kabupaten Mojokerto.
“Kami bukan untuk berpolitik, tapi untuk memperjuangkan desa. Mojokerto harus jadi kabupaten yang maju, adil, dan makmur!” tegas Kepala Desa Temon itu.
Namun, publik kini menanti:
Akankah PKDI ini benar-benar menjadi kekuatan kontrol dan kolaborasi demi kemajuan desa?
Mampukah mereka melawan arus kepentingan pribadi dan elit lokal yang kerap menunggangi organisasi?
Atau justru hanya akan menjadi forum formalitas dan pencitraan para kepala desa di depan pejabat kabupaten?
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mojokerto M. Rizal Octavian menyampaikan harapan besar agar PKDI bisa menjadi jembatan antar kepala desa dan mendorong inovasi pembangunan di tengah tantangan kompleks saat ini.
“Kepala desa harus menjawab tantangan pembangunan, bukan hanya dengan program, tapi juga dengan kepemimpinan yang inovatif dan berpihak pada rakyat,” tegas Rizal.
Harapan & Catatan Tajam:
PKDI Mojokerto telah resmi berdiri dan dikukuhkan. Tapi pengukuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertanyaan besar:
Beranikah mereka menjadi suara lantang dari desa-desa yang selama ini sunyi?
Mampukah mereka menolak intervensi politik dan korupsi anggaran desa?
Apakah benar mereka solid, atau hanya ketika kamera menyala dan jabatan masih segar?
Kini, seluruh mata warga Mojokerto tertuju pada PKDI. Desa-desa menanti aksi nyata, bukan janji kosong. Red Hr. JNO