 |
| revitalisasi SDN 1 Kemlagi |
Papan Proyek Bicara Anggaran, Lapangan Bicara Persoalan: Siapa Mengawasi, Siapa Bertanggung Jawab? JNO NEWS Desak Pemeriksaan BBPMP Jawa Timur
MOJOKERTO — Anggaran Rp883.642.000 dari APBN 2026 mengalir untuk Program Revitalisasi SDN 1 Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan yang dijadwalkan berlangsung selama 120 hari kalender, 31 Agustus hingga 28 Desember 2026, mencakup ruang admin, ruang kelas, perpustakaan, UKS dan kamar mandi. Di atas kertas semuanya terlihat tertata. Tetapi di lapangan, JNO NEWS menemukan sejumlah hal yang menurut hasil pemantauan perlu segera diverifikasi. Pertanyaan publik pun sederhana: kalau uang negara sudah jelas jumlahnya, apakah pengawasan dan kualitas pekerjaannya juga sudah sama jelasnya?
Sorotan pertama mengarah pada rantai pelaksana dan pengawasan. Nama Saudara Heri disebut terlibat sebagai pelaksana/subpelaksana sehingga perlu dijelaskan dasar penunjukan, hubungan dengan P2SP, kewenangan, pembayaran dan tanggung jawab teknisnya. Sementara Saudara Rangga disebut melakukan pengawasan di lebih dari satu lokasi sehingga bersifat mobile. Ini bukan otomatis pelanggaran. Namun justru karena proyek menggunakan anggaran publik, masyarakat berhak mengetahui: berapa kali pengawas datang, apa yang diperiksa, di mana laporan pengawasannya, dan siapa yang memastikan pekerjaan tidak melenceng dari RAB serta gambar kerja? Parikané wong Jatim: “Tuku sempol nang Kemlagi, dipangan bareng karo tahu; nek pengawas mung mlaku mrana-mrene, sing ngawasi proyek kuwi sapa, rek?”
Persoalan berikutnya menyentuh mutu pekerjaan dan material. Dokumentasi pemantauan JNO NEWS menunjukkan adanya ganjalan kayu pada bagian bangunan serta penggunaan material kayu yang secara visual tampak bercampur dengan kayu bekas. Sekali lagi, JNO NEWS tidak menyimpulkan bahwa kondisi tersebut pasti melanggar spesifikasi. Tetapi pertanyaan teknisnya tidak bisa dihindari: apakah material itu sesuai RAB, gambar kerja dan spesifikasi? Berapa volumenya? Apa standar mutunya? Dan siapa yang menyatakan material tersebut layak digunakan? Jawabannya harus datang dari dokumen dan pemeriksaan teknis, bukan dari asumsi.
Yang lebih serius adalah soal keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam pemantauan, sejumlah pekerja terlihat menggunakan sandal atau alas kaki yang tidak sesuai untuk pekerjaan konstruksi. Di sinilah pembangunan sekolah seharusnya tidak hanya mengejar dinding berdiri dan atap terpasang. Keselamatan orang yang membangun juga harus berdiri tegak. Parikan khas Jawa Timur: “Mampir warung tuku pecel, sambile ngombe es degan; proyek oleh cepet rampung, nanging K3 ojo nganti dilalekno, rek, nyawa iku dudu bahan bangunan.”
JNO NEWS juga memperoleh keterangan bahwa pekerja disebut tidak diperlihatkan RAB maupun gambar kerja, sehingga pelaksanaan pekerjaan menunggu instruksi. Jika benar demikian, perlu diperiksa bagaimana rantai komando pekerjaan berjalan. Siapa yang memberikan instruksi? Siapa yang memegang gambar kerja? Siapa yang melakukan pengendalian mutu? Di sisi lain, koordinasi dengan Plt. Kepala SDN 1 Kemlagi, Jajuk Bagus Sandiaga, S.Pd., juga perlu diperjelas karena disebut menangani SDN 1 Mojokumpul. Semua ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan proyek revitalisasi sekolah memiliki rantai tanggung jawab yang terang dari atas sampai bawah.
Karena itu, JNO NEWS meminta BBPMP Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melakukan pemeriksaan langsung ketika pekerjaan masih berlangsung. Yang perlu diperiksa bukan hanya hasil fisiknya, tetapi juga P2SP, RAB, gambar kerja, spesifikasi, mekanisme swakelola, material, volume, status pelaksana, tugas pengawas, penerapan K3, kehadiran pengawas, dokumentasi serta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. JNO NEWS memberikan waktu 7 hari kalender untuk memperoleh informasi tindak lanjut. Bila tidak ada respons memadai, temuan akan diteruskan melalui kanal pengaduan resmi Kemendikdasmen, termasuk 177 dan kanal pengaduan yang tercantum dalam surat. Parikan penutup: “Tuku onde-onde nang Mojokerto, dibungkus nganggo kertas; yen proyek iki pancen wis bener, ayo dibukak bareng-bareng, ben publik ora mung nebak-nebak.” Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar Rp883 juta—melainkan mutu sekolah, keselamatan pekerja, dan kepercayaan publik terhadap penggunaan uang negara.(hr)